Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Administrasi"
Administrasi Akreditasi Aplikasi Buku Cara Memasang Efek/Animasi Hujan Salju di Blog CARA MEMBUAT TOMBOL CETAK DI EXCEL Cara membuat tulisan berjalan (Marqee) CARA MENULIS HURUF JAWA DI OFFICE WORDS Cara Pendaftaran Sebagai Peserat PLPG Tahun 2016 Cara Praktis Membuat Barcode di Words & Excel Cara Praktis Setting Amplop Surat Resmi Cara Termudah Menambah Aplikasi Terbilang di EXCEL Cara Termudah Mendapatkan Kalender Pendidikan Masing-Masing Provinsi CERITA ANGKOR WAT DI KAMBOJA Contoh - Surat Keputusan (SK) - Kegiatan Pesantren kilat - Tahun 2016 Contoh "Penelitian Tindakan Kelas (PTK)" Mata Pelajaran IPS Contoh AD-ART PGRI serta KODE ETIK GURU INDONESIA Contoh Aplikasi RKAS(Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) PAUDI/TK-RA Sesuai Juknisnya Contoh laporan Hasil Seminar PTK Contoh Lembar Jawab Komputer Terbaru Contoh Model Kurikulum Jenjang SDLB Lengkap Contoh Penetian Tindakan Kelas (PTK) Guru Bimbingan dan Konseling (BP) - PTK Guru SMP CONTOH PENGEMBANGAN DIRI (PD) CONTOH PORMAT SKHU SEMENTARA Contoh Skripsi Lengkap dan Siap Pakai Contoh Soal Try Out - UAS SD/MI Tahun 2017 Super Lengkap Pembahasannya Contoh Surat Ijin Kegiatan Karya Wisata - Akhir Tahun Contoh Surat Kesepakatan Sekolah dengan Orang Tua/Wali Daftar Bendera Negara-negara di Dunia Lengkap Daftar Kode Pos Seluruh Indonesia [Tahun 2015] Daftar Mata Uang Negara di Dunia Lengkap dengan Bentuknya dan Guru Dalam Tugas Tambahan - Terbaru Dokumen Download Download - Administrasi Pembelajaran PAUDI/TK-RA Lengkap Download ; Jadwal-Pelajaran-Kurikulum-2013 Download : Jadwal Pelajaran Kelas 1 sampai dengan Kelas 5 SD Download : PTK- SD-LENGKAP Download : RPP K4-Tema-1-ST2-P1-P6. Kurikulum 2013 Download : Surat Keputusan Penulisan Ijazah Update Terbaru - Tahun 2016 Download Administrasi Kelas 5 Semeser 2 [Tahun Pelajaran 2015-2016] Download Administrasi Pembelajaran Bhs-Jawa-Kls-6. Download ANGKET-EDS-PTK Download Aplikasi Cetak Raport PAUDI-TK-RA Umur 3-4 Tahun Download Aplikasi PPDB tahun 2014 Excel Download Aplikasi SKP Guru Semua Golongan - Kepala Sekolah - Pengawas Sekolah Download Bhs-Jawa-Kls-4-krg-promes-smtr-1 Download Buku Guru dan Siswa Kelas 5 Kurikulum 2013 Edisi Revisi Download Buku Guru dan Siswa Kurikulum 2013 Semester II Untuk SD/MI Download Buku Iqro' 1-6 | Lengkap Penggunaannya Download Cara-Cetak-NUPTK-Tanpa-Login.mp4 Download Driver Download Gratis - Silabus Mata Pelajaran SKI _MIN/MIS Kelas 3-6 Semester 1 dan 2 Download Gratis Aplikasi Nilai SMP/MTs KTSP 2006 DOWNLOAD KKM MAPEL PAI KOMPLIT DOWNLOAD KKM MATA PELAJARAN PKn & UU LALU LINTAS TERBARU Download KOMPONEN-PENYUSUNAN-RPP-KK-2013 Download Master-IPKKS- KS - Excel Download Pembelajaran-cetak-S12a_kartu-Digital-NUPTK Download PKG-Gr-KELAS-THN-2015 DOWNLOAD RANGKUMAN SOAL-SOAL TRY OUT UNTUK SEKOLAH DASAR DOWNLOAD RKAS LENGKAP TAHUN 2015 Download RPP K4-Tema-1-ST3-P1-P6.docx in Ziddu Kurikulum 2013 Download RPP Kelas 1 TEMA-1-SUB-TEMA-1-Pembelajaran 1-6 Kurikulum 2013 Download RPP Kurikulum 2013 Revisi 2016 Kelas 4 SD DOWNLOAD RPP PAI KELAS I-VI SD Download RPP-KELAS-IV-[Kurikulum -2013] Download Sasaran-Guru-Pendampingan-Gugus DOWNLOAD SK KEGIATAN MOS Download SK Pemeriksaan Buku DOWNLOAD SK PENULISAN IJAZAH Download Soal Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Untuk SMA/Sederajad Download Software Terbaru Gratis 2016 - Kalender Pendidikan Download Tutorial tombol download di blog Download-Rambu-Rambu Penyusunan RPP Kurikulum 2013 Download; Buku Pegangan Guru & Siswa Kelas 3 dan 6 SD [KK 2013] Download: Administrasi Kurikulum 2013 Kelas 3 Sekolah Dasar Download: Aplikasi Cetak NISN Super Mudah dan Tanpa Ribet Download: Materi Pesantren Kilat Ramadhan - 1437 H / 2016 M Download: Silabus Download: Silabus SBK Kelas 3 sms1.doc Download.- RKAS-SDN-1-Asem-2014_2015.xls DOWNOAD APLIKASI - USULAN PAK TAHUNAN KOMPLIT E-Billing Pajak-Cara Praktis Bayar Pajak Online E-BILLING SISTEM - Pembayaran Pajak Online - [Vidio Tutorial & Manualnya] EDS SD-SMP-SMA-SMK Lengkap RKS-RKAS Regulasi Revisi Evaluasi Diri (Evadir) Evaluasi Diri (Evadir) - Dilengkapi Dengan Pedomannya Fakta Integritas Penyelenggara & Pengawas Ujian Tahun Pelajaran 2015/2016 FORMAT ADMINISTRASI GURU KELAS SD Format Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar & Menengah Tahun 2015/2016 Format Buku Raport Kurikulum 2013 Format Ceklis E-File Tahun 2016 Format dan Contoh Peraturan Sekolah Dasar Bidang Akademik FORMAT DATA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2015 FORMAT EVALUASI DIRI FORMAT EXEL [EVADIR] Format Excel Laporan Bulanan PAUDI/TK - SD/MI Format Ijazah dan SHUN Semua Jenjang Sekolah Tahun 2016 - Resmi Kemendikbud Format Khusus Administrasi Supervisi Kepala Sekolah Format Khusus Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Tahun 2016 (SD - SDLB - SMP - MTs - SMA - SMK) Format Monitoring Administrasi Ujian SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2015/2016 Format RPP KK13 Terbaru 2016 Format SK Pembagian Tugas Proses Belajar Mengajar Sesuai Permendiknas Nomor. 22 Tahun 2006 FORMAT USULAN DUPAK TERBARU Gudang Soal - Soal Ulangan SD/MI Kurikulum KTSP GUDANG SOAL UTS KELAS 6 SEMESTER 2 Guru Guru Berprestasi : Pedoman Guru SD Guru SD : Unsur-Unsur Belajar Mengajar yang Aktif Guru SMP Berprestasi Tahun 2016 Hasil Analisis KI~KD Kurikulum 2013 SMA/Sederajad INDEK DESA MEMBANGUN DI SELURUH INDONESIA PERLU DICERMATI Info Guru: Pedoman Sertifikasi Guru 2016 Informasi Pendidikan Instrumen dan Perangkat Akreditasi 2017 Siap Pakai IV dan Kelas V Jadwal Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2016 Jenis dan Kode Sertifkat Pendidik Guru Pengampu - Mata Pelajaran Judul PTK SD : Kelas 5 Sekolah Dasar - (9 Judul) Judul-Judul PTK Beserta Segala bentuk Perlengkapannya Juknis Juknis Bantuan Sekolah Sebagai Taman Pendidikan Juknis dan Contoh Resmi Blangko Ijazah Tahun 2017 Juknis Masa Orientasi Siswa (MOS) - Tahun Pelajaran 2016/2017 JUKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERBARU 2016 Kajian Metode dan Model Pembelajaran Praktis KALDIK AHUN PELAJARAN 2015/2016 Kalender Abadi Tahun Masehi Otomatis Exel [ Tahun 1.900 s.d. 2.100 ] Kalender Bulanan Praktis Excel Kalender pendidikan tahun pelajaran 2017/2018 Karyawan SDN 1 Asemrudung Kelas tinggi dan MBS Kepala Sekolah Kepala Sekolah dan Sekolah - Lengkap Kerangka Kerja Perubahan Pengembangan Kurikulum Keterangan BSM Kisi-Kisi PLPG Tahun 2016 Kisi-Kisi Soal Kisi-Kisi Soal Lomba Kompetensi Siswa SMK KISI-KISI SOAL UJIAN PRAKTIK SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Kisi-Kisi Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian Kelas 4 ~ Kurikulum 2013 KISI-KISI UJIAN SD/SDLB/MI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Kisi-Kisi Ujian Semua Jenjang Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016 Kisi-Kisi UKK Mata Pelajaran PAI Kurikulum 2013 Kisi-Kisi Ulangan Harian Kelas 1 Tema 1 Kurikulum 2013 Kisi-Kisi Ulangan Kurikulum 13 SD/MI Kelas 1 Tema 3 Lengkap Dengan Soalnya Kisi-Kisi USBN-UN KKM KKM Budi Pekerti Kurikulum 2013 Untuk SD/MI KKM Kelas VI [Kurikulum 2013] Update KKM KURIKULUM SD KTSP KELAS I - 6 Konsep Pengembangan Kurikulum PAUDI-TK-RA Konsideran SK PBM Tahun Pelajaran 2014/2015 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kelas 3 SD - Kurikulum 2013 KTSP Kumpulan Kisi~Kisi Soal Uangan Harian Kelas III Kumpulan Kode Gambar Animasi Untuk di Pasan KUMPULAN LAGU WAJIB DAN NASIONAL [173 JUDUL] Kumpulan Puisi Tema Pendidikan KUMPULAN SOAL UJIAN "BHS. INDONESIA-IPA-MATEMATIKA" UNTUK SMP/MTs Kurikulum 13 Kurikulum 20013 Kurikulum 2013 Kurikulum 203 Kurikulum KTSP. Kurikulum Model KTSP SMA-SMK Kurikulum SD : Proses Penyusunan Pengembangan Kurikulum KTSP SD KURIKULUM SD KTSP TERBARU Kurikulum SD KTSP: Administrasi Pembelajaran Guru SD Kelas V - Terlengkap LANGKAH-LANGKAH/PROSES PENELITIAN Latihan Soal Ujian Nasional SMP/MTs Lengkap Pembahasannya Lembar Kerja Moda Daring Kombinasi Makalah Manajemen Dapodik PAUDI/TK-RA Lengkap Dengan Path Dapodik 202 Manual_Aplikasi_PAUDNI/TK_DAPODIKDAS 2016 Mata Pelajatran PAI Terbaru - Kurikulum KTSP - Kurikulum 2013 Materi Diklat Daring Kombinasi KK A Kelas Bawah Materi Lengkap PLPG 2016 Materi Masa Orientasi Peserta Didik Baru Materi Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP/Sederajad ~ Bela Negara Materi Moda Daring Kombinasi Kelompok Kompetensi A Kelas Atas Materi SD : Materi Masa Orientasi Siswa (MOS) Lengkap Dengan Materi Materi SD: Pertanyaan Tingkat Rendah dan Tingkat Tinggi: Materi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Media Pembelajaran Model Player dan Power Point-Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar Media Pendidikan: Blog Guru Indonesia Mekanisme Praktis Update Aplikasi Dapodik 2016 Metode Jitu Lulus PLPG Tahun 2016 Metode Praktis Mengaktifkan Peserta Didik |Sekolah Dasar Moda Daring Kombinasi Kelompok Kompetensi C - Kelas Atas Lengkap Model dan Sistem Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Model Kuis Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Model Kurikulum SMP-SMPLB dan SMP Terbuka Model-Model Kurikulum Satuan Pendidikan Modul GP Moda Daring Mata Pelajaran Bhs. Indonesia ~ SMP/Sederajad Modul GPO Mata Pelajaran PJOK SD/MI Modul Pembelajaran Guru Kelas Rendah Modul Pembelajaran Guru Kelas SD (Kelas Atas) Modul Pembelajaran Guru Sekolah Dasar Kelas Awal ~ Kompetensi B Modul Pembelajaran Kelas Rendah (SD) Modul Pembelajaran Membaca di Kelas rendah Modul PKB Guru SD Kelas Awal/Bawah tahun 2017 Modul PKB Guru SD Kelas Tinggi Revisi Tahun 2017 Modul PKB Guru TK/PAUD Semua Kelompok Kompetensi Modul PLPG Mata Pelajaran TIK Tahun 2016 NASKAH UJIAN PRAKTIK SD/MI TAHUN 2016 Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar PANDUAN KKG/KKKS/MGMP-LENGKAP PROPOSAL & LAPORAN KEGIATANNYA Panduan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Presentasinya PANDUAN PENGELOLAAN GUGUS SEKOLAH TK/SD/MI TERBARU PANDUAN PENGISIAN e-PUPNS 2015 Panduan Penilaian Kurikulum Hasil Revisi Tahun 2016 - Lengkap dengan Presentasi Pengolahan nilainya Panduan Praktis Cara Penilaian KTSP - KK 2013 di Sekolah Dasar Terbaru [diterbitkan Tahun 2015] Panduan Tehnis "PENGISIAN RAPOR DAN BUKU INDUK" [di Sekolah Dasar] Panduan Terlengkap Perubahan Dapodikdasmen 2017c Panduan Verval NISN terbaru PAUDI-TK "Administrasi Pembelajaran Lengkap" PAUDI/TK-RA "Aplikasi Raport Kurikulum 2013" Pedoman Pemilihan Guru SD Berprestasi Pedoman Penyusunan Penilaian Kerja Guru Pedoman Penyusunan PTK 2016 Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2016 | Kemendikbud Pedoman Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 Pelepasan Siswa Pemetaan SD-KD Pendidikan Berkarakter di Sekolah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Siap Pakai Kelas IV SD Penelitian Tindakan Kelas Sekolah Dasar : Kelas I SD Pengawas SD Berprestasi - Tutor Paket A Berprestasi Penilaian KK 13 Klas 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB Tahun 2017 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang KI~KD Kurikulum 2013 Permendiknas Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Perpres No. 151 Tahun 2015 tentang Daftar Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendikbud Perubahan Model Kurikulum Sekolah Daerah Perbatasan Petunjuk Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017 PETUNJUK TEKNIS E-PUPNS Phto Kelas 1 SDN 1 Asemrudung Pidato Mendikbud Upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017 POS Akreditasi Sekolah Terbaru Tahun 2017 Pos KKG dan MGMP - Lengkap Rambu-Rambunya POS UN Tahun Pelajaran 2016/2017 Lengkap Dengan Kisi-Kisi Serta Kelengkapannya Power Point - Media Pembelajaran Matematika Kelas 4 SD Tercanggih Power Point Guru Bimbingan Konseling (BK) - SMP/MTs PP RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas PREDIKSI JITU SOAL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH JENJANG SMP/MTs UPDATE 2016 Program Kerja Tahunan Kepala Sekolah Dasar (SD) Program Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) Program Tahunan (PROTA) Kurikulum SD KTSP Proposal - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB - Lengkap dengan Program Kerja PPDB PROPOSAL ALAT TIK PROPOSAL BOSDA TAHUN 2015 Proposal Kantin Sekolah Lengkap Proposal PTK PLPG Kelas Rendah - Kelas Proposal Ujian Sekolah (US) Tahun Pelajaran 2015/2016 PROPOSAL: Pesantren Kilat - Ramadhan 1437 H/2016 M Proses Penyusunan Kurikulum KTSP SMP - SMA Proses Verivikasi dan Validasi Data Pembelajaran Dapodik PTK Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA PTK SD : Mata Pelajaran IPA Kelas 6 PTK SD Lengkap Kelas 6 PTK SD Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 PUPNS MANUAL TAHUN 15 Rangkuman Aplikasi - Penilaian KK 2013 - Update Terbaru | RESEP KUE KU (KUE KURA-KURA) Resume Pembelajaran Kelas IV SD Kurikulum SD KTSP Revisi Kurikulum 2013 RPP Guru Kelas 1 Revisi Silabus Kurikulum 2013 Untuk Sekolah Dasar Riwayat Singkat : RA Kartini - Buku Habis Gelap Terbitlah Terang - Pidato Peringatan RIWAYAT SINGKAT RA KARTINI RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) RPP RPP Al-Qur'an dan Hadist MI Kelas 1-6 Semester Ganjil dan Genap RPP Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 RPP Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2016 RPP Kelas 4 Tema 6 Sub Tema 1-4 RPP Kelas 4 Tema 8 Sub Tema 1 - 4 Kurikulum 2013 RPP Kurikulum 2013 RPP Kurikulum 2013 Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 dan 2 Lengkap RPP Kurikulum 2013 Kelas 4 Tema 9 Semester 2 RPP Kurikulum 2013 Kelas 4 SMT 2 Khusus Mata Pelajaran Matematika RPP Kurikulum 2013 Kelas 5 SD RPP Kurikulum 2013 Kelas I dan IV Setelah Direvisi RPP Mata Pelajaran FIQIH Madrasah Ibtidaiyah [MI] Kelas 1-2-3-4-5- dan Kelas 6 RPP Matematika Kelas X SMA ~ Kurikulum 2013 RPP PENJASORKES KELAS 1-6 SD RPP PJOK Kurikulum 2013 RPP Prakarya SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Document RPP SMA Kurikulum 2013 Kelas X ~ XI Semester I~II. RPP Tema 7 Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013 Salinan Lampiran Permendikbud No. 64 Tahun 2013 SD Sejarah Singkat Organisasi Profesi PGRI Sekolah Dasar Sekolah Dasar : Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Mendapatkan Bantuan Pembelajaran TIK Sertifikat Pendidik dan Kewenangan Mengajar Guru Berdasarkan Kurikulum 2013 Silabus dan Kisi-Kisi OSN Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Silabus Kurikulum 2013 SMA ~ Kelas X - XII Silabus Kurikulum 2013 SMP/MTs ~ Revisi 2016 Silabus Mapel Alqur'an dan Hadist Kelas 1 s.d 6 Lengkap Silabus Mapel FIQIH Madrasah Ibtidaiyah Kelas 1-2-3-4-5-dan 6 SILABUS MAPEL SBK SD SEMESTER 1 Silabus Mata Pelajaran PJOK Kurikulum 2013 Simulasi UNBK Guru dan Siswa SK Kelulusan dan Penulisan Ijazah Terbaru 2017 SMP Soal Surat Tutorial

PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Yang Sederajad Tahun 2018/2019

PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Yang Sederajad Tahun 2018/2019 - PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Waktu dan Mekanisme PPDB.

  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
  2. Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Yang Sederajad Tahun 2018/2019
PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Yang Sederajad Tahun 2018/2019
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait: 
  • persyaratan; 
  • proses seleksi; 
  • daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; 
  • biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan 
  • hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya. 
Persyaratan PPDB

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah: 
a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan 
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia: 
a. 7 (tujuh) tahun; atau 
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. 
(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 
(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah. 
(5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri. 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat: 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan 
b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat. 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat: 
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; 
b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan 
c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri. 

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

1.Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD

1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: 
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan 
b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. 
(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. 
(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. 
(4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. 

2.Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: 
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 
b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 
c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. 

3.Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: 
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 
b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan 
c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah. 

4.Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: 
a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan 
b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah. 

Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.


Setelah Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB Tahun 2018 di download pada menu di atas selanjutnya gunakan Perlengkapan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 di bawah ini:

  1. Aplikasi Cetak Blangko PPDB.xls
  2. Aplikasi Cetak Formulir Pendaftaran Siswa Baru.xlsx
  3. Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Format Macro.xlsm
  4. Aplikasi PPDB b.xls
  5. Brosur PPDB.docx
  6. Program Kerja PPDB.doc
  7. Proposal PPDB.docx
  8. SK Penerimaan Peserta Didik Baru.xlsx

Demikian semoga materi PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Yang Sederajad Tahun 2018/2019 ini segera didapat dan dapat dipergunakan dalam kegiatan PPDB tahun 2018 ini.

Juknis Penyusunan Kaldik SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK TA 2018/2019

Ketentuan UMUM dalam pasal ini adalah sebagai berikut;
Juknis Penyusunan Kaldik SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK TP 2018/2019
Juknis Penyusunan Kaldik SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK TP 2018/2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
  2. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
  3. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
  4. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
  5. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi JawaTengah.
  6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
  7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
  8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di JawaTengah.
  9. Kepala Kantor Kemenerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
  10. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
  11. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
  12. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
  13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
  14. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
  15. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
  16. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
  17. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
  18. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
  19. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
  20. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
  21. Jenis Ulangan/Penilaian meliputi Ulangan Harian/Penilaian Harian, Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester, Ulangan Kenaikan Kelas/Penilaian Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional, dan Ujian Nasional.
  22. Ulangan Harian/Penilaian Harian adalah ulangan/penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
  23. Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester adalah ulangan/penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
  24. Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester adalah ulangan/penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
  25. Ulangan Kenaikan Kelas/Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
  26. Uji Kompetensi Kejuruan yang selanjutnya disingkat UKK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan, untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran.
  27. Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN/UMBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu.
  28. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional pada jenjang pendidikan tertentu.
  29. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
  30. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
  31. Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester.
  32. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
  33. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
  34. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
  35. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh perserta didik di luar jam pembelajaran utama.
  36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  37. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan nya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  39. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  40. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiridari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  41. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
  42. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  43. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
  44. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
  45. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  46. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  47. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
  48. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
  49. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
  50. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  51. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
  52. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  53. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  54. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  55. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.


BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2
(1) PPDB pada SD/MI/SDLB dilaksanakan paling lambat berakhir 1 (satu) hari sebelum permulaan tahun pelajaran baru, sedangkan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di bawahnya, dan berakhir 1 (satu) hari sebelum permulaan tahun pelajaran baru.
(2) Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
(3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 3
(1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2018.
(2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2018.

BAB III
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4
Permulaan tahun pelajaran 2018/2019 adalah hari Senin tanggal 16 Juli 2018.

Pasal 5
(1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin 16 Juli 2018 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.

Pasal 6
Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun dokumen:
1. Program Kerja Satuan Pendidikan.
a. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
d. Peraturan Akademik.
e. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

BAB IV
WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7
Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8
(1) Waktu pembelajaran efektif untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/MA/SMK/MAK masing-masing 35 menit, 40 menit dan 45 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
(2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK masing-masing 30 menit, 35 menit dan 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
(3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan
kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelengarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
c. Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9
Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari
atau 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
=======================================================================
Baca lebih lanjut silahkan download berikut ini:

Juknis Penyusunan Kaldik SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK TA 2018/2019 [ Link Download ]
Bagi yang bermaksud menggunakan yang sudah jadi dapat download menunya di bawah ini:
Semoga materi Juknis Penyusunan Kaldik SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK TP 2018/2019 yang telah kami bagikan saat ini bermanfaat.

Download lainnya:
Sekian dan kami harapkan kritik, saran dan masukan kepada kami yang bersifat meningkatkan kualitas blog kami

Materi Bintek Penyegaran Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018

Materi Bintek Penyegaran Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018 - Dalam rangka implemetasi kurikulum 2013 di seluruh sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK yang diagendakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah diimplementasikan di seluruh di Indonesia pada tahun ajaran 2018/2019 telah dilaksanakan penyegaran Instruktur Propinsi  (IP) Kurikulum 2013 serentak  di empat region yaitu region Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar pada bulan Pebruari 2018.
Materi Bintek Penyegaran Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018
Materi Bintek Penyegaran Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018
Setelah diadakan penyegaran Instruktur Propinsi akan dilanjutkan dengan penyegaran Instruktur Kabupaten  (IKA) yang akan dilaksanakan oleh P4TK, menindak lanjuti penyegaran IP Kurikulum 2013 LPMP Jawa Tengah telah melaksanakan Capasity Building bagi instruktur Propinsi (IP) sebelum melaksanakan penyegaran Instruktur Kabupaten (IKA) yang akan segera dilaksanakan pada awal bulan Maret 2018.tujuan Capacity Building ini adalah untuk menyamakan konsep, materi, bahan ajar dan bahan tayang  sebagai persiapan untuk penyegaran Instruktur Kabupaten (IKA)  di Propinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan penyegaran Instruktur Kabupaten (IKA)  Kurikulum 2013 akan dimulai  pada awal bulan Maret 2018 untuk seluruh mata pelajaran dalam 6 gelombang masing masing gelombang terdiri dari 3 rombel. Pelaksanaan penyegaran Instruktur Kabupaten (IKA) ini akan berlangsung selama 3 hari atau sebanyak 16 Jam. Adapun materi yang akan disampaikan terbagi dalam dua yaitu materi umum dan materi pokok, materi umum memuat kebijakan dan perkembangan Kurikulum, PPK ( Pendidikan Penguatan Karakter ) Literasi, penyelenggaraan pelatihan dan  Pendampingan Implementasi kurikulum 2013, serta Penyususnan soal USBN, sedangkan materi pokok memuat intergrasi PPK dan Literasi dan pembelajaran dan Penilaian serta  penyegaran materi pokok ( overview).

Setelah mengikuti penyegaran Instruktur Kabupaten ( IKA ) Kurikulum 2013  nantinya akan melaksanakan Bintek untuk Guru Sasaran yang akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2018/2019. Pelaksanaan Bimtek akan dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Juni, selama 5 hari atau selama 52 jam. Materi yang harus disampaikan meliputi materi umum dan materi pokok. Setelah  mengikuti Bimtek para Guru Sasaran akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 2013 para guru sasaran akan mendapatkan pendampingan pada awal pelaksanaan tahun ajaran baru  untuk mengawal dan memastikan bahwa kurikulum 2013 banar – benar telah diimplementasikan di setiap sekolah.
Baca juga: Materi Pokok Diklat Guru Sasaran K13 SMK tahun 2018
Setelah dilaksanakan penyegaran Instruktur, kegiatan berikutnya adalah pada guru sasaran kurikulum 2013 baik di jajaran Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, dan SMK. Untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan materi penyegaran dan bagi pendampingan kurikulum 2013 berikut ini kami persiapkan materi yang dapat dipelajari sebelum pelaksanaan.

Materi Bintek Penyegaran Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018


Demikian ulasan Materi Bintek Penyegaran Kurikulum 2013 SMP Tahun 2018 semoga dapat bermanfaat, dan minimal dapat dipergunakan sebagai pengayaan materi.

Materi Pokok Diklat Guru Sasaran K13 SMK tahun 2018 yang kami bagikan melalui link download di bawah ini dengan tujuan dapat dipelajari oleh bapak dan ibu guru yang akan mengikuti Diklat Guru Sasaran Kurikulum 2013 untuk jenjang SMK tahun 2018.
Materi Pokok Diklat Guru Sasaran K13 SMK tahun 2018
Materi Pokok Diklat Guru Sasaran K13 SMK tahun 2018
Dan bagi yang membutuhkan materi Umum untuk instruktur Diklat Kurikulum 2013 dapat download di sini .... sedangkan materi khusus Guru sasaran Kurikulum 2013 jenjang SMK tahun 2018 berikut menu downloadnya.

  1. Materi Pokok Diklat K13 2018 Praktik Pembelajaran.rar
  2. Materi Pokok Diklat K13 2018 Penyusunan Silabus.rar
  3. Materi Pokok Diklat K13 2018 Penyusunan Prota-Promes dan RPP.rar
  4. Materi Pokok Diklat K13 2018 Pedoman PKL Peserta Didik.rar
  5. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis SKL KI KD.rar
  6. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis Penilaian.rar
  7. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis Penerapan Model Pembelajaran.rar
  8. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis Materi-IPK-TP.rar

Demikian ulasan sesingkat ini semoga materi Materi Pokok Diklat Guru Sasaran K13 SMK tahun 2018 dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Materi Pokok Instruktur Diklat K13 Untuk SMK Tahun 2018

Bimtek Penyegaran ini perlu dilaksanakan karena adanya revisi modul pelatihan Kurikulum 2013 SMK, khususnya karena adanya aspek-aspek yang terkait dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter .
Materi Pokok Instruktur Diklat K13 Untuk SMK Tahun 2018
Materi Pokok Instruktur Diklat K13 Untuk SMK Tahun 2018
Bimtek dilaksanakan dengan pola 30 jam, terdiri dari 10 jam materi umum, 18 jam materi pokok dan 2 jam materi penunjang.

Tujuan Bimtek ini untuk meningkatkan penguasaan para Instruktur Kabupaten/Kota (IK) terhadap modul-modul Bimbingan teknis Implementasi Kurikulum SMK yang telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter agar mereka dapat memfasilitasi Bimbingan Teknis Guru Sasaran Tahun 2018 dengan menggunakan modul-modul pelatihan yang telah direvisi.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Instruktur Kabupaten/Kota Implementasi Kurikulum 2013 SMK yang kompeten dan mampu melaksanakan  tugas untuk memfasilitasi Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK bagi guru sasaran Tahun 2018.

Materi penyegaran Bintek Kurikulum 2013 ini ditekankan pada pengimplementasian dalam hal Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari Nawa Cita Pemerintah saat ini, Penyusunan Soal UAS-BN, Literasi, dan subtansi Kurikulum 2013 lainnya. Secara garis besarnya tidak ada perbedaan antara materi bintek Kurikulum 2013 SMK Tahun yang lalu apabila dibandingkan dengan bintek tahun 2018 saat ini. Hanya terdapat perbedaan sedikit pada pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter dan materi Literasi.

Dalam pelaksanaan sebenarnya tidak ada istilah nama Kurikulum 2013 berkarakter, tetapi tetap disebutkan Kurikulum 2013, dengan penyusunan di includekan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut, misalnya; Religius, Gotong Royong, Nasionalis, dan Toleransi.

  1. Materi Pokok Diklat K13 2018 Spektrum Keahlian PMK.rar
  2. Materi Pokok Diklat K13 2018 Praktik Pengolahan dan Pelaporan PHB.rar
  3. Materi Pokok Diklat K13 2018 Praktik Pembelajaran.rar
  4. Materi Pokok Diklat K13 2018 Penyusunan Silabus.rar
  5. Materi Pokok Diklat K13 2018 Penyusunan Prota-Promes dan RPP.rar
  6. Materi Pokok Diklat K13 2018 Pedoman PKL Peserta Didik.rar
  7. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis SKL KI KD.rar
  8. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis Penilaian.rar
  9. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis Penerapan Model Pembelajaran.rar
  10. Materi Pokok Diklat K13 2018 Analisis Materi-IPK-TP.rar

Modul Pelatihan K-2013 Pendidikan Agama Tahun 2018

Modul Pelatihan K-2013 Pendidikan Agama Tahun 2018 - Madul yang kami bagikan saat ini adalah "Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013" yang dilaksanakan pada tahun 2018, dan dari keseluruhan modul terdiri dari modul guru mata pelajaran  Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Konghucu, Mata Pelajaran Katolik, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Modul Pendidikan Agama Hindu, dan Modul untuk guru Pendidikan Agama Budha.
Modul Pelatihan K-2013 Pendidikan Agama Tahun 2018
Modul Pelatihan K-2013 Pendidikan Agama Tahun 2018
Modul pokok Diklat K13 jenjang SMK Tahun 2018
Dari keseluruhan materi tersebut di atas langsung dapat didownload pada menu di bawah ini.

  1. Modul Pelatihan Implementasi K-2013 SMA Thn 2018 PA Kristen.pdf
  2. Modul Pelatihan Implementasi K-2013 SMA Thn 2018 PA Konghucu.pdf
  3. Modul Pelatihan Implementasi K-2013 SMA Thn 2018 PA Katolik.pdf
  4. Modul Pelatihan Implementasi K-2013 SMA Thn 2018 PA Islam.pdf
  5. Modul Pelatihan Implementasi K-2013 SMA Thn 2018 PA Hindu.pdf
  6. Modul Pelatihan Implementasi K-2013 SMA Thn 2018 PA Budha.pdf

Semoga Modul Pelatihan K-2013 Pendidikan Agama Tahun 2018 dapat dipelajari sebelum bapak dan ibu guru mengikuti pelaksanaan diklat kurikulum 2013 tahun 2018.

Materi Umum Diklat Guru Sasaran K13 SMK Tahun 2018

Tujuan Bimtek ini untuk meningkatkan penguasaan para Instruktur Kabupaten/Kota (IK) terhadap modul-modul Bimbingan teknis Implementasi Kurikulum SMK yang telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter agar mereka dapat memfasilitasi Bimbingan Teknis Guru Sasaran Tahun 2018 dengan menggunakan modul-modul pelatihan yang telah direvisi.
Materi Umum Diklat Guru Sasaran K13 SMK Tahun 2018
Materi Umum Diklat Guru Sasaran K13 SMK Tahun 2018
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Instruktur Kabupaten/Kota Implementasi Kurikulum 2013 SMK yang kompeten dan mampu melaksanakan  tugas untuk memfasilitasi Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK bagi guru sasaran Tahun 2018.
Materi penyegaran Bintek Kurikulum 2013 ini ditekankan pada pengimplementasian dalam hal Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari Nawa Cita Pemerintah saat ini, Penyusunan Soal UAS-BN, Literasi, dan subtansi Kurikulum 2013 lainnya. Secara garis besarnya tidak ada perbedaan antara materi bintek Kurikulum 2013 SMK Tahun yang lalu apabila dibandingkan dengan bintek tahun 2018 saat ini. Hanya terdapat perbedaan sedikit pada pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter dan materi Literasi.
Materi Umum Diklat K13 2018 Panduan Pelatihan Pendampingan Guru Sasaran.rar
Materi Umum Diklat K13 2018 Penyusunan Soal USBN 24 Jan 2018.rar
Materi Umum Diklat K13 2018 Konsep Penguatan Literasi.rar
Materi Umum Diklat K13 2018 Kebijakan dan Konsep PPK K13.rar
Materi Umum Diklat K13 2018 Dinamika Perkembangan Kurikulum SMK.rar
Semoga bermanfaat materi yang kami bagikan saat ini

Download Soal  UKK SMA Sejarah Kelas X, XI

Download Soal  UKK SMA Sejarah Kelas X, XI - Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.  Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
  • Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
  • Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Download Soal  UKK SMA Sejarah Kelas X, XI
Download Soal  UKK SMA Sejarah Kelas X, XI
Dalam rangka penilaian hasil belajar pada semester satu penilaian dapat dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester,  dan ulangan akhir semester satu, dan  dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti pekerjaan rumah (PR), proyek, pengamatan dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor semester satu.
Baca juga: Soal UKK SMA Mapel Bahasa Indonesia
Pada semester dua  penilaian dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti PR, proyek, pengamatan dan  produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai  rapor pada semester dua dan untuk kriteria dalam menentukan Kenaikan kelas.

Ulangan kenaikan kelas  adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. Ulangan kenaikan kelas dapat berbentuk tes tertulis,  lisan, praktik/perbuatan, pengamatan, tugas dan produk.Berikut produk soal UKK SMA Mata Pelajaran Sejarah:


Demikian materi Soal UKK SMA Sejaran Kelas X dan XI semoga bermanfaat.
Baca juga: Soal UKK SMA Mapel Sosiologi
Terima kasih ucapkan bagi pengunjung yang sudah bergabung dan berkunjung di blog http://sdasemrudungsatu.blogspot.co.id semoga materi-materi yang diketemukan dapat membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan.

Buku Panduan Gerakan Nasional Orang Tua Baca Buku (Gernas Baku) 2018

Sosialisasi Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku), telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dit. Bindikkel) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas). Tujuannya adalah untuk mendukung inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak.
Buku Panduan Gerakan Nasional Orang Tua Baca Buku (Gernas Baku) 2018
Buku Panduan Gerakan Nasional Orang Tua Baca Buku (Gernas Baku) 2018
Tujuan gerakan ini adalah untuk membiasakan orang tua membacakan buku bersama anak-anak mereka. Mempererat hubungan sosial-emosional antara anak dan orang tua. Menumbuhkan minat baca anak sejak dini, demikian seperti diungkapkan Sukiman selaku Direktur Dit.Bindikkel Ditjen PAUD & Dikmas. 

Salah satu acara sosialisasi telah dilaksanakan oleh Himpaudi yang bekerjasama dengan Trans Studio Bandung dengan tema 'Gerakan Nasional Orangtua Membacakan Buku PAUD' di Trans Studio Bandung, Senin dan Selasa tanggal 27 dan 28 Februari 2018.

Pada acara tersebut semua peserta yang terdiri dari “Bunda PAUD” dari seluruh Provinsi hingga desa di Indonesia, Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Serta para penggiat PAUD hingga berjumlah 4.000 orang lebih, hadir menggunakan biaya sendiri.

Dengan adanya Gernas Buku, para orang tua lebih sering meluangkan waktunya untuk membacakan buku bagi anak mereka dan memiliki peran dilembaga PAUD, sehingga kedepannya terbentuk perpustakaan di lembaga-lembaga PAUD yang dikelola oleh paguyuban orang tua.

Syair lagu:
GERNAS BAKU
(GERAKAN NASIONAL ORANG TUA BACAKAN BUKU)

Ayah bunda bacakan aku buku
Baca buku membuat aku tahu
Ayah bunda bacakan aku buku
Baca buku membuat aku pintar
Ayah bunda bacakan aku buku
Baca buku aku jadi berilmu
Ayo ayah bunda ikuti gernas baku 
Gerakan nasional orang tua bacakan buku
Ayo ayah bunda ikuti gernas baku 
Tanggal lima Mei itu dimulai ......  2x

Selengkapnya: Gerakan Nasional Orang Tua Baca Buku 2018.pdf

Download Standarisasi BOS Tahun 2018 Terbaru

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang diselenggarakan kabupaten/kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menghindari permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
Standarisasi BOS Tahun 2018 Terbaru
Download Standarisasi BOS Tahun 2018 Terbaru
1. Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyaluran nya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi.

2. Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS dimaksud pada RKUD Provinsi.

3. Berdasarkan Pasal 327 ayal (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.

4.Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. lnterprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampung nya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan nya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 disampaikan kepada Saudara dan untuk selanjutnya dilaksanakan yakni Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD dengan rincian sebagai berikut:

a. Penganggaran:

1) Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka '1) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan lV tahun sebelumnya.

3) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2), Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOS yang memuat rencana belanja Dana BOS.

4) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 3), dianggarkan dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.

5) Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota.

6) Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 5), Kepala SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, yang memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS.

7) Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6) dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Obyek Dana BOS, Rincian Obyek Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negert sesuai kode rekening berkenaan.

8) Rencana belanja Dana BOS pada RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

9) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud angka 6) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan:

1) Berdasarkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9), Kepala SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya DPA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja Dana BOS sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6).

2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOS, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Pendidikan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD. Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerah.

3) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 2), membuka rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala SKPD Dinas Pendidikan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4) Kepala SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan Rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah yang selanjutnya disebut NPH BOS.

5) Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rekening Dana BOS masingmasing Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.

6) Penerimaan Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5), diakui sebagai pendapatan SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.

7) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, maka bunga dan/atau jasa giro lersebut menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan Pendidikan bersangkutan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berkenaan.

8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembrayaan yang selanjutnya disebut SILPA tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

9) Tata Cara Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagai berikut:

a) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu dengan Contoh format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana BOS.

b) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

c) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap triwulan.

d) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf c) kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan pada setiap triwulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

e) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri.

f) Dalam hal mempertimbangkan lokasi, kondisi geografis dan jarak tempuh serta pertimbangan objektif lainnya, BupatiMalikota dapat menetapkan kebijakan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d) djlakukan setiap semester paling lanra tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.

g) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d) atau huruf f), Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD. 

h) Berdasarkan SP3B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan Negeri.

i) Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK SKPD Dinas Pendidikan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan berdasarkan SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf h), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

1) Kepala Satuan Pendidikan Negeri bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan.

2) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka t huruf i), Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final triwulan lV tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD dengan memperhitungkan sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.

4) Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD.

5) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS triwulan lV tahun berjalan, maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

6) Dalam hal Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan dan belanja Dana BOS sekurangkurangnya disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Untuk mempermudah pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, agar mempedomani contoh format penganggaran, contoh format pelaksanaan dan penatausahaan serta contoh format pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Berikut Link Download:


Demikian ulasan singkat materi Standarisasi BOS Tahun 2018 Terbaru dan semoga bermanfaat, terima kasih kami ucapkan yang telah berkunjung di blog kami, dan kami pun siap menunggu dan mengupdate segala pembaharuan dokumen pendidikan.

Baca juga:

Kami tunggu kritik, saran dan masukan, sehingga kami dapat koreksi diri untuk mengubah hal yang menjadikan kurang begitu nyaman di setiap pengunjung datang.

Penjelasan Rinci PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS

Penjelasan Rinci PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS – Bapak dan ibu sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) sudah selayaknya mengkaji secara rinci tentang bagaimana managemen seorang Pegawai Negeri, dan mengapa kami angkat judul "Penjelasan Rinci PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS" berikut penjelasan yang kami kutip dari jumlah keseluruhan 162 halaman; Simak yang berikut ini serta file download berada pada akhir materi yang kami bagikan ini.
Penjelasan Rinci PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS
Penjelasan Rinci PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 
  7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
  9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
  11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
  13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
  14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
  16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
  19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
  20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  21. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
  22. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
  23. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
  24. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
  25. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
  26. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
  27. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
  28. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
  29. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
  30. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  31. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
LINK DOWNLOAD  
PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS.pdf
Demikian uraian rinci tentang materi Penjelasan Rinci PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS semoga bermanfaat, terima kasih telah berkunjung di http://sdasemrudungsatu.blogspot.co.id semoga anda memperoleh apa yang dibutuhkan di dunia pendidikan.

Download Juknis Lengkap Bidikmisi 2018

Juknis Lengkap Bidikmisi 2018 - Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sampai saat ini jumlah penerima Bidikmisi sudah mencapai angka 432.409 mahasiswa, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Bidikmisi juga memiliki skema yang berbeda dengan bantuan biaya pendidikan lain, dengan filosofinya untuk menjemput penerima, Bidikmisi memberikan jaminan pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai penerima Bidikmisi menuntaskan pendidikan tinggi.
Juknis Lengkap Bidikmisi 2018
Download Juknis Lengkap Bidikmisi 2018

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 (empat) semester untuk D2, dan 2 (dua) semester untuk D1. Besaran subsidi biaya hidup yang diberikan serendah-rendahnya Rp. 650.000,00 per bulan diberikan setiap 3 bulan. Adapun pembebasan biaya pendidikan mencakup semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan Tinggi untuk kepentingan pendidikan.
Baca juga: Aneka Bentuk Soal Kelas 6 Kurikulum 2006
Berikut langkah-langkah secara lengkapnya:


Demikian semoga materi Juknis Lengkap Bidikmisi 2018 bermanfaat.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget